Laporan Keuangan 2017 Raih Opini WTP, Pemkab Sidoarjo Terima Penghargaan dari Kementerian Keuangan

KOMINFO, Sidoarjo – Kinerja menyusun dan menyajikan laporan keuangan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo tahun 2017 dinilai sangat baik dan memuaskan oleh Kementerian Keuangan RI. Hari ini, Kamis, (28/9) Kementerian Keuangan melalaui Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah termasuk Bupati Sidoarjo Saiful Ilah atas prestasinya menyajikan laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Ruang Hayam Wuruk Lt 8 Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya.

Sidoarjo tercatat sudah ke kelima kalinya meraih WTP, Bupati Saiful Ilah bersyukur atas hasil kinerja laporan keuangan dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Jawa Timur yang dinilai sangat baik dan memuaskan tanpa ada catatan.

Saiful Ilah juga mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi atas kinerja seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dengan kerja kerasnya dan kehati-hatiannya dalam mengelola anggaran sehingga Sidoarjo dapat mempertahankan WTP 5 kali.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpesan kepada kepala daerah yang hadir agar terus mempertahankan penilaian opini WTP, sebab menurut orang nomor satu di Jawa Timur ini, penilaian WTP menunjukkan bahwa daerah tersebut dalam mengelola keuangan sesuai dengan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan.

“Saya minta bagi daerah yang sudah meraih opini WTP agar tetap dipertahankan, dan bagi daerah yang belum meraih WTP segera dilakukan perbaikan dalam laporan keungannya”, ujar Soekarwo.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendahaan Jawa Timur R. Wiwin Istianti menyampaikan, tahun depan penggunaan anggaran oleh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus melalui pemaparan terlebih dulu dihadapan kepala daerahnya. Kepala OPD wajib memaparkan kepada kepala daerahnya masing-masing, untuk apa saja anggaran tersebut, menurut Wiwin pola baru ini dilakukan di awal tahun sebelum penggunaan anggaran agar dalam penyerapannya tidak menyimpang dan sesuai ketentuan.

“Kementerian keuangan sudah membuat aturan nantinya Kepala OPD sebelum menggunakan anggaran wajib memaparkan dihadapan kepala daerahnya masing-masing, ini dilakukan agar penyerapannya tidak menyimpang, akibatnya adanya temuan-temuan saat dilakukan audit oleh BPK”, terang Wiwin.

Bupati Saiful Ilah menyambut baik dengan adanya aturan tersebut, menurutnya kepala OPD seharusnya paparan dulu sebelum menggunakan anggaran, dan harus bisa menjelaskan kepada bupati/walikota apa saja program kerjanya dan bagaimana penggunaan anggarannya.

“Tahun depan nanti akan saya terapkan, seluruh kepala OPD harus memaparkan dulu didepan bupati dan wakil bupati sebelum anggaran digunakan, jadi kita tahu apa saja yang akan dikerjakan dalam satu tahun”, ujar Saiful Ilah. (ir/kominfo).

Sidoarjo Raih WTP 5 Kali Berturut- Turut, Pengendalian Internal Terus di Tingkatkan

KOMINFO, Sidoarjo – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Sidoarjo kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) predikat murni oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Sidoarjo selama lima tahun berturut-turut.

Laporan tersebut diserahkan Plt Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Ayub Ismail kepada Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin yang mewakili Bupati Saiful Ilah yang berhalangan hadir karena sedang menjalankan ibadah Umroh. LKPD diserahkan langsung pada acara penyerahan hasil LPKD di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Jumat  (25/5). Turut hadir dalam acara tersebut Anggota V BPK RI, Isma Yatun.

“Kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan,” kata Isma Yatun.

Isma Yatun menjelaskan, opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel.

“ Paling tidak ada 5 indikator yang menjadi penilaian BPK, Standart Pengendalian Internal (SPI), Kesesuaian laporan dengan standart akuntansi pemerintah, Kecukupan pengungkapan atau penyampain informasi, Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan yang terakhir Tingkat kewajaran pada laporan keuangan”, terang Isma Yatun.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Sidoarjo untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik. “Capaian opini WTP adalah hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan merupakan penyelarasan dengan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya dalam konperensi pers di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (6/6).

Saiful Ilah mengatakan bahwa, “Opini WTP adalah wujud dari apresiasi BPK pada Pemerintah Daerah dan ada beberapa rekomendasi dari BPK yang akan segera ditindak lanjuti untuk perbaikan kedepan terutama terkait pengelolaan aset daerah karena total aset Kabupaten Sidoarjo cukup besar yaitu sebesar Rp. 15,7Triliun yang didalamnya terdapat aset tetap sebesar Rp. 13,6Triliun yang semuanya telah diperiksa oleh BPK dan alhamdulillah ternyata semuanya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai Standart Akuntansi Pemerintah,” ungkap Saiful Ilah.

Saiful Ilah melanjutkan,  prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Sidoarjo. Karena, auditor BPK akan menerapkan standar audit yang lebih tinggi kepada daerah yang berhasil mempertahankan berulang-ulang.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Noer Rochmawati menambahkan penilaian WTP yang diraih Sidoarjo salah satunya karena Sidoarjo  dinilai menerapkan (SPI) Standart Pengendalian Internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun. Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

“Sidoarjo menerapkan sistem aplikasi keuangan yang terintegrasi dan saling terkontrol. Mulai mekanisme pencairan, penerimaan daerah hingga pelaporan. Penggunaan sistem akrual sejak 2015 oleh Sidoarjo juga menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu,” kata Ima sapaan akrabnya.

Ima menambahkan, sebagian besar temuan (88%) sudah ditindak lanjuti” tutup Ima. (ir/kominfo).

Sosialisasi Permendagri No 38 Th 2018 tentang Penyusunan APBD T.A 2018

KOMINFO, Sidoarjo – Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar sosialisasi Permendagri No 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2019 di pendopo Delta Nugraha, Sabtu (4/8/2018).

Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Sidoarjo H.Saiful Ilah SH.MHum yang membuka secara langsung jalannya sosialisasi.

Seluruh kepala OPD Kabupaten Sidoarjo, Camat se Sidoarjo, juga hadir sebagai peserta sosialisasi.

Sebagai pengisi materi sosialisasi, BPKAD menghadirkan Mukjizat S.Sos MSi, selaku direktorat perencanaan anggaran daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Dalam sambutannya, bupati menyatakan dengan tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan yang bervariatif, diharapkan OPD mampu menghadapinya dengan bekal kemampuan manajerial yang bersih dan tertib administrasi.

“Adanya tantangan tersebut, terjadi karena setiap persoalan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, sehingga kita selaku pelaksana jalannya pemerintahan harus mampu menghadapi persoalan ini sesuai dengan kemampuan manajerial yang bersih dan tertib administrasi,” jelas bupati.

Bupati juga menyatakan, eksekutif saat ini sedang membahas arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 nanti menurut bupati, merupakan tahun yang bernuansa politik.

Tentunya program prioritas Pembangunan Daerah, harus menjadi tujuan utama, untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Sidoarjo secara utuh.

“Dengan terbitnya Permendagri nomor 38 tahun 2018, maka hukumnya wajib bagi kita semua, untuk menjadikan pedoma dalam menentukan arah kebijakan Pembangunan Daerah. Hal ini bertujuan agar sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan pemerintah provinsi maupun pusat,” terang bupati.

Untuk itu selaku kepala daerah, bupati mengingatkan kepada seluruh OPD, bahwa sekarang bukan jamannya lagi program kegiatan tanpa perencanaan.

“Yang jelas, pendekatan anggaran berbasis kinerja, tetap harus dilaksanakan oleh semua organisasi perangkat daerah. Ini agar memudahkan kita dalam pengukuran kinerja di Setiap OPD mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan hasil dari kegiatan tersebut,” jelas bupati.

Sementara itu Mukjizat S.Sos MSi, selaku direktorat perencanaan anggaran daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyatakan, dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan pembahasan APBD 2019 sudah bisa diketahui arah dan kebijakan pembangunannya.

Mukjizat berharap, apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah daerah Sidoarjo, akan terukur dan bisa berjalan dengan baik. (ir/kominfo).

Laporan Keuangan Pemkab Sidoarjo Mendapat Penghargaan dari Menteri Keuangan RI

Laporan Keuangan Pemkab Sidoarjo Mendapat Penghargaan dari Menteri Keuangan RI

BPKAD, Sidoarjo – Penghargaan Pemkab Sidoarjo atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 diterima oleh Bupati Sidoarjo dari Menteri Keuangan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan  Provinsi Jawa Timur yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur sebagai perwakilan dari Menteri Keuangan RI, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/11/2017).

Penghargaan LKPD tahun 2016 tersebut berpredikat capaian standar tertinggi. Sidoarjo dinilai telah mampu mempertahankan laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut – turut yaitu Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Wiwin Istanti, S.E., Ak., M.Laws menyampaikan, penyerahan penghargaan dari Kementerian Keuangan, selain ajang silaturahmi juga dapat menjadi stimulus kepada pemda provinsi, kabupatan, dan kota untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPD.

Bupati Sidoarjo menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo yang telah bekerja keras atas prestasi yang telah diraih oleh Pemkab Sidoarjo berupa penghargaan WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Prestasi tersebut dapat diraih berkat kerja sama aparatur pemda dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Diharapkan, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Bupati berharap prestasi tersebut dapat meningkatkan integritas aparatur Pemerintah Daerah khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah serta profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam pengendalian internal keuangan daerah.

Dengan meningkatnya integritas aparatur dalam pengelolaan Keuangan Daerah, maka pelaksanaan APBD  dapat lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka mempercepat terwujudnya pembangunan Sidoarjo yang “MANDIRI, SEJAHTERA, DAN MADANI”