Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) untuk Kabupaten Sidoarjo

KOMINFO, Sidoarjo – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 kepada 20 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto, menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang hadir dalam acara penyerahan LHP yang berlangsung di Ruang Auditorium, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Dari LHP yang diserahkan hari ini, Kabupaten Sidoarjo termasuk di antara 16 pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan 4 pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Pemerintah Kabupaten Jember, Kabupaten Sampang, Kabupaten Tulungagung dan Kota Madiun. Rincian opini BPK atas laporan keuangan TA 2016 kepada 20 pemerintah daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Dari 20 Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut, 12 pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 4 pemerintah daerah berhasil meningkatkan opini dari WDP menjadi WTP, 1 pemerintah daerah tetap memperoleh opini WDP, dan 3 pemerintah daerah mengalami penurunan opini dari sebelumnya WTP menjadi WDP.

Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2016 pada 20 daerah, BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan penyimpangan yang berakibat indikasi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan pada akun-akun yang memiliki kompleksitas tinggi, antara lain:

  1. Belanja Modal khususnya Jalan, Irigasi, Jaringan, dan Gedung masih terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian daerah
  2. Cukup banyak ditemukan adanya kelemahan sistem dan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan khususnya pajak dan retribusi daerah
  3. Beberapa permasalahan Aset Tetap yang terjadi dalam pemeriksaan LKPD TA 2016 ini antara lain regrouping atas aset-aset hasil kapitalisasi pemeliharaan dan renovasi, serta kegiatan perencanaan dan pengawasan yang dicatat terpisah dengan aset induknya
  4. Dalam penyaluran Investasi Non Permanen-Dana Bergulir, cukup banyak ditemukan perbedaan antara rincian penerima/debitur dengan total nilai yang disalurkan dan pemda tampaknya kurang optimal untuk melakukan penagihan.
  5. Potensi permasalahan lain yang juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia adalah adanya pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov. Hal ini tentu akan menjadi PR tersendiri khususnya dalam hal penyerahan aset. Daftar aset yang akan diserahkan kepada Pemprov yang menjadi lampiran BAST cukup banyak yang bermasalah sehingga kedepannya dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap neraca pemerintah Kabupaten/Kota.

BPK berharap daerah-daerah yang telah meraih opini WTP dapat mempertahankan opini tersebut di masa mendatang dan bagi daerah yang masih menerima opini WDP agar bekerja lebih keras lagi untuk dapat meningkatkan opini atas LKPD di tahun berikutnya. (ir/kominfo)

 

Laporan Keuangan Pemkab Sidoarjo Mendapat Penghargaan dari Menteri Keuangan RI

Laporan Keuangan Pemkab Sidoarjo Mendapat Penghargaan dari Menteri Keuangan RI

BPKAD, Sidoarjo – Penghargaan Pemkab Sidoarjo atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 diterima oleh Bupati Sidoarjo dari Menteri Keuangan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan  Provinsi Jawa Timur yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur sebagai perwakilan dari Menteri Keuangan RI, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/11/2017).

Penghargaan LKPD tahun 2016 tersebut berpredikat capaian standar tertinggi. Sidoarjo dinilai telah mampu mempertahankan laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut – turut yaitu Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Wiwin Istanti, S.E., Ak., M.Laws menyampaikan, penyerahan penghargaan dari Kementerian Keuangan, selain ajang silaturahmi juga dapat menjadi stimulus kepada pemda provinsi, kabupatan, dan kota untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPD.

Bupati Sidoarjo menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo yang telah bekerja keras atas prestasi yang telah diraih oleh Pemkab Sidoarjo berupa penghargaan WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Prestasi tersebut dapat diraih berkat kerja sama aparatur pemda dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Diharapkan, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Bupati berharap prestasi tersebut dapat meningkatkan integritas aparatur Pemerintah Daerah khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah serta profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam pengendalian internal keuangan daerah.

Dengan meningkatnya integritas aparatur dalam pengelolaan Keuangan Daerah, maka pelaksanaan APBD  dapat lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka mempercepat terwujudnya pembangunan Sidoarjo yang “MANDIRI, SEJAHTERA, DAN MADANI”