BPKAD Sidoarjo Gelar Rekonsiliasi Laporan Barang Pengguna Triwulan III Tahun 2025
Sidoarjo, 13–17 Oktober 2025 – Dalam rangka menjaga ketertiban administrasi dan akurasi data Barang Milik Daerah (BMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi dan Pengumpulan Laporan Barang Pengguna Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 13 hingga 17 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Jayandaru Lt. 2 BPKAD Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing OPD hadir bersama pengurus barang dan membawa dokumen pendukung seperti Laporan Barang Inventaris, Barang Pakai Habis, dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data antara pengguna barang dan pengelola barang, sehingga laporan yang disusun dapat menggambarkan kondisi aset daerah secara nyata dan akurat. Proses ini juga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.
Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh OPD yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini. “Rekonsiliasi bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem pelaporan dan pengelolaan aset daerah agar lebih tertata dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, BPKAD Sidoarjo berharap seluruh OPD dapat terus menjaga konsistensi dalam pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan aset di masing-masing unit kerja. Melalui kerja sama dan komitmen bersama, pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sidoarjo diharapkan semakin optimal dan mendukung keberhasilan tata kelola keuangan daerah yang baik.
BPKAD Kabupaten Sidoarjo Gelar Monitoring dan Evaluasi KKPD 2025
Sidoarjo, 22 September 2025 –
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bertempat di Ruang Rapat Jayandaru Lt. 2, Kantor BPKAD Kabupaten Sidoarjo, Jl. Pahlawan No. 56 Sidoarjo.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Bank Mandiri Cabang Surabaya, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing OPD menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran untuk mengikuti jalannya evaluasi.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi KKPD ini bertujuan untuk memastikan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo, Neni Safrina, SE, M.Akt, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh pihak yang hadir. “Dengan sinergi bersama perbankan dan OPD, kita dapat terus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih efektif, efisien, dan transparan demi peningkatan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD semakin memahami penggunaan KKPD sebagai instrumen penting dalam tata kelola keuangan daerah, sekaligus mendukung visi Kabupaten Sidoarjo menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel.
Lelang Barang Milik Daerah Berupa Scrap Gedung Eks Kantor Pertanahan
BPKAD Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib BMD berupa scrap gedung eks. Kantor Pertanahan dan alat berat rusak berat melalui perantara KPKNL Sidoarjo.
📅 Pelaksanaan: Rabu, 24 September 2025
📍 Tempat: KPKNL Sidoarjo (Jl. Erlangga No. 161)
💻 Metode: Open Bidding melalui www.lelang.go.id / https://lelang.go.id/kpknl/6705fe5a-f64f-11ed-b3e2-5620a0c2ec5a/detail-auction/57123554-c95c-46e7-8d12-139348ec496c
Rincian lengkap beserta persyaratan dapat dilihat di bawah ini.
Mari ikuti proses lelang secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025: BPKAD Raih Nilai “Sangat Baik”
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode 1 Januari – 30 Juni 2025, BPKAD memperoleh nilai 96,19, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.
Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh BPKAD. Jumlah responden sebanyak 1.404 orang, yang terdiri dari:
- Jenis kelamin: 554 laki-laki dan 850 perempuan
- Pendidikan responden:
- SMP: 30 orang
- SMA: 323 orang
- D1/D2/D3: 158 orang
- S1: 814 orang
- S2: 78 orang
- Lainnya: 1 orang
Capaian ini mencerminkan kepercayaan tinggi masyarakat, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna layanan, terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPKAD.
Kepala BPKAD, Chusnul Inayah, SE., M.HP, menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh responden dan menyatakan bahwa masukan dari survei ini akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan ke depan.
BPKAD berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan guna mendukung tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.
Lelang 1 Paket Bangunan Gedung
FOTO BANGUNAN PUSKESMAS SEDATI YANG DIUSULKAN PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
FOTO BARANG INVENTARIS PUSKESMAS SEDATI YANG DIUSULKAN PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
Pendampingan Tim Ukur BPN – 23 April 2025
📍 Kabupaten Sidoarjo
📆 Selasa, 23 April 2025
Sebagai bentuk komitmen dalam penataan dan legalisasi aset milik daerah, Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo melakukan pendampingan terhadap Tim Ukur BPN dalam kegiatan pengukuran aset sekolah di beberapa wilayah.
🔍 Lokasi pengukuran aset meliputi:
🏫 SDN Balongmacekan, Kec. Tarik
🏫 SDN Gempolsari, Kec. Tanggulangin
🏫 SDN Gedangrowo, Kec. Prambon
🏫 SDN Kalidawir, Kec. Tanggulangin
🏫 SDN Pejangkungan, Kec. Prambon
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan batas dan status kepemilikan aset secara hukum, sebagai bagian dari proses sertifikasi barang milik daerah.
Melalui sinergi antara BPKAD dan BPN, diharapkan proses legalisasi aset dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan transparan demi mendukung pelayanan pendidikan yang aman dan berkelanjutan.
💡 Aset yang legal, pelayanan publik jadi maksimal!
#BPKADSidoarjo #BidangAset #TimUkurBPN #LegalitasAset #PengukuranAset #SertifikasiAset #PendidikanBerkelanjutan #AsetTertibDaerahHebat #KolaborasiLintasInstansi
Sosialisasi Ketaspenan dan Wirausaha Mantap ASN BUP di Lingkungan BPKAD Kab. Sidoarjo
📍 BPKAD Kabupaten Sidoarjo
📆 23 April 2025
Dalam rangka memberikan pembekalan dan semangat baru menjelang masa purna tugas, BPKAD Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Mandiri Taspen menggelar Sosialisasi Ketaspenan dan Program Wirausaha Mantap ASN BUP.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Ibu Tety Widyanti, S.E., M.M., Sekretaris BPKAD Kabupaten Sidoarjo, yang menyampaikan pentingnya kesiapan mental, finansial, dan perencanaan jangka panjang bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun.
Sosialisasi ini diikuti oleh para ASN BPKAD yang mendekati usia purna tugas, dengan tujuan untuk menambah wawasan mengenai hak-hak ketaspenan serta peluang wirausaha pasca pensiun.
Melalui program “Wirausaha Mantap”, Mandiri Taspen menghadirkan berbagai solusi dan inspirasi agar para ASN tetap produktif, mandiri secara ekonomi, dan menikmati masa pensiun yang sejahtera.
Konsultasi Strategis DPRD Kabupaten Pasuruan Terkait Transformasi Digital Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Sidoarjo
📆 Selasa, 22 April 2025
📍 BPKAD Kabupaten Sidoarjo
Dalam upaya mendukung percepatan transformasi digital di bidang keuangan daerah, DPRD Kabupaten Pasuruan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi ke BPKAD Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Neni Safrina, S.E., M.Akt., Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, yang menyampaikan paparan mengenai implementasi digitalisasi dalam tata kelola keuangan dan aset daerah, mulai dari sistem pelaporan, pengelolaan anggaran, hingga mekanisme akuntansi berbasis teknologi.
Diskusi berlangsung aktif dan konstruktif, membahas berbagai strategi serta tantangan dalam menerapkan kebijakan keuangan yang adaptif dan transparan di era digital.
Melalui forum ini, diharapkan terjalin sinergi dan saling berbagi praktik baik antar daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan publik yang lebih efisien dan akuntabel.
💡 Digitalisasi keuangan daerah bukan sekadar inovasi, tapi langkah nyata menuju pelayanan publik yang lebih baik dan responsif.
Rekonsiliasi Data Keuangan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024
Dalam rangka mempercepat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, telah dilaksanakan rekonsiliasi data keuangan yang melibatkan berbagai pihak terkait, yaitu PPK SKPD, Admin PPK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, dan Pembantu Pengurus Barang SKPD. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data keuangan yang tercatat sesuai dengan standar akuntansi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Rekonsiliasi ini berlangsung dengan tujuan utama untuk memastikan keselarasan antara data yang ada pada setiap unit kerja dan instansi terkait, guna mendukung akurasi dalam penyusunan laporan keuangan. Seluruh pihak yang terlibat bekerja sama secara maksimal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian data keuangan yang mungkin terjadi sepanjang tahun anggaran 2024.
Dengan adanya rekonsiliasi ini, diharapkan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal.
Rekonsiliasi Laporan Barang Pengguna oleh BPKAD Sidoarjo
Pada tanggal 2-6 Januari 2025, BPKAD Sidoarjo mengadakan kegiatan rekonsiliasi Laporan Barang Pengguna yang dihadiri oleh Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan akurasi laporan barang yang dikelola, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset daerah.
Rekonsiliasi ini melibatkan berbagai pihak yang berperan penting dalam pengelolaan barang milik daerah, memastikan bahwa setiap data yang tercatat sesuai dengan kondisi fisik barang yang ada. Dengan demikian, melalui proses ini, kami berharap dapat menciptakan sistem manajemen barang yang lebih terstruktur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPKAD Sidoarjo terus berkomitmen untuk mendukung pengelolaan barang daerah yang transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
