Galery Foto Perjanjian Kinerja 2020

STRUKTURAL
PERKIN PEJABAT STRUKTURAL
« 1 of 5 »

Pemkab Sidoarjo Pertahankan Opini WTP Ke-7 dari BPK

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setyono mengucapkan selamat kepada Kabupaten Sidoarjo yang mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atas LKPD tahun 2019 itu, diserahkan Joko Agus Setyono, langsung kepada Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, Senin (29/6) kemarin, di ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, di jalan raya Juanda, Semambung, Sidoarjo.

“Saya ucapkan selamat kepada Kabupaten Sidoarjo. Karena telah mampu menyusun LKPD yang sesuai standart akuntansi Pemerintah,” katanya, usai ceremonial penyerahan opini WTP tersebut.
Dikatakan Joko, mendaptan opini WTP bagi Pemerintah Daerah, sebetulnya tidak sulit. Namun, semuanya tergantung pada upaya dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Asal mereka serius dan benar-benar punya komitmen tinggi dalam mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh BPK.

“Dibiang sulit tapi tidak, tapi apabila dibilang tidak sulit, namun Pemerintah Daerah perlu upaya yang serius dan komitmen yang tinggi dan dari semua yang ada di dalam jajaran Pemerintahan Daerah itu, dalam menyusun dan melaporkan keuangan daerah,” tuturnya.

Opini WTP tiap tahun diberikan oleh BPK atas LKPD suatu Pemerintah Daerah yang dievaluasi sudah sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah. Dirinya bersyukur, sudah banyak Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang mampu mempertahankan Opini WTP.

Dalam kesempatan, kemarin, selain Kabupaten Sidoarjo yang menerima WTP, juga ada dari Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, merasa terharu. Walau Pemerintah Daerah sedang mengalami musibah, namun semua jajarannya memegang komitmennya sehingga mampu mempertahankan opini WTP dari BPK tersebut sampai tujuh kali berturut-turut.

“Namun semuanya saya ingatkan dan saya minta agar tidak terlena, jangan merasa puas sesaat, harus tetap dan terus instropeksi diri,” katanya.

Nur Ahmad Syaifudin menginginkan agar Kabupaten Sidoarjo terus mampu mempertahankan opini WTP yang telah diraihnya selama ini. Menurut dirinya, semuanya perlu kekompakan dan kerja tim yang solid.

“Bila ada permasalahan agar dicari solusi terbaiknya, semua rekomendasi BPK harus dijalankan, ini demi kebaikan kita semua,” kata Nur Ahmad Syaifudin, yang juga Wakil Bupati Sidoarjo itu.

Dari Pemkab Sidoarjo, juga hadir dalam kesempatan itu diantaranya Ketua DPRD, Usman, Sekda Drs Ahmad Zaini MM, Kepala BPKAD, Dra Noer Rochmawati MSi AK dan Kepala Inspektorat, Andjar Surjadianto S Sos.

sumber : www.harianbhirawa.co.id

Pemkab Sidoarjo melalui BPKAD Gelar Pembinaan Pengelolahan Barang Milik Daerah

KOMINFO,Sidoarjo – Dalam rangka peningkatan tertib pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah tahun 2019, pada tanggal 23 s/d 24 Oktober 2019 di Hotel Golden Tulip, Batu.

Dra. Noer Rochmawati, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam laporannya menyampaikan bahwa dakam rangka mewujudkan good governance, maka tuntutan untuk selalu melakukan peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah sangat diperlukan karena Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar dengan berlandaskan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik daerah meliputi rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengadaan penggunaan penatausahaan pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan penilaian penghapusan pemindahtanganan pembinaan pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan dan tentang tuntutan ganti rugi.

Setiap pemerintah daerah pasti menghadapi berbagai permasalahan atas pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah yang dimulai dari awal perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban, memerlukan kecermatan dalam penanganannya dan untuk dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan baik diperlukan kesadaran masing-masing pihak khususnya para pejabat pengelola barang milik daerah untuk memaksimalkan perannya dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga menciptakan sinergisitas yang baik dalam keseluruhan pengelolaan barang milik daerah.

“Selain itu Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman umum mengenai pengelolaan barang milik daerah dan memberikan pemahaman tentang kebijakan yang mengatur setiap siklus tata kelola barang milik daerah” tambahnya.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH.M.Hum dengan di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo H. Ahmad Zaini membuka secara langsung kegiatan ini.

Dalam sambutan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menerangkan bahwa sebagai pengguna barang, pasti memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan batas kewenangannya.

Pahami data aset yang dimiliki, berapa nilainya, bagaimana mengoptimalkan pemanfaatannya, bagaimana meng-efisienkan penggunaannya, dan bagaimana upaya mengamankannya serta jangan lupa untuk memberikan perhatian yang sama antara pengelolaan barang maupun pengelolaan keuangan. Karena pada prinsipnya pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah, maka kenali dan pahami apa yang menjadi kendala dan tantangan dalam pengelolaan barang milik daerah dilingkungan OPD masing-masing.

Buatlah rencana aksi pemecahan permasalahan atas pengelolaan barang milik daerah, yang berada dibawah kewenangan masing-masing.

“Melalui acara pembinaan pengelolaan barang milik daerah ini merupakan kesempatan bagi kita, untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah, sehingga nantinya diharapkan masing-masing peserta dapat memahami dan menerapkannya pada OPD masing-masing”. Tambahnya

Ada 77 orang peserta terdiri dari Pengguna Barang, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Sidoarjo mengikuti kegiatan ini, yang menghadirkan narasumber dari Direktorat BUMD BLUD dan BMD Ditjen Bina keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.(yu/kominfo)

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com